Joomla! site syndication http://www.lsaf.org Wed, 10 Mar 2010 11:50:13 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.lsaf.org/images/M_images/joomla_rss.png http://www.lsaf.org Joomla! site syndication http://www.lsaf.org/content/view/219/148/ Oleh Iqbal Hasanuddin Dalam beberapa tahun belakangan ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil sebagai partai politik yang mengagumkan sekaligus mengkhawatirkan banyak pihak. PKS dikagumi karena keberhasilan memperoleh dukungan suara yang cukup signifikan pada Pemilihan Umum 2004 dan memenangi banyak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). PKS dikhawatirkan karena komitmen mereka terhadap Islam sebagai basis ideologi partai. Jika berkuasa, PKS dikhawatirkan akan menghancurkan sistem politik demokrasi dan mendirikan negara Islam. Apakah kekhawatiran semacam ini bisa dibenarkan? Bagaimanakah kita seharusnya menilai keberadaan partai politik agama dalam sistem politik demokrasi? Apakah partai politik agama merupakan penghambat demokrasi, atau justeru memberikan kontribusi positif? Meskipun partai agama seperti PKS bisa saja akan mendirikan negara agama jika berkuasa, tapi bukankah kesediannya untuk terlibat dalam sistem demokrasi menunjukan adanya kecenderungan moderat dalam partai ini? Kolom - Artikel Fri, 12 Sep 2008 00:06:07 +0100 http://www.lsaf.org/content/view/217/148/ Oleh Sunaryo (Associate Peneliti di Lembaga Studi Agama dan Filsafat Jakarta) Dalam sejarah pertautan antar-peradaban, pertentangan nilai yang berpusat pada prasangka dari masing-masing pihak bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditampik. Bila tidak ada saling pengertian dan kebijakan yang tepat atas keragaman nilai, prasangka bisa berujung pada konflik. Perkembangan komunitas muslim di Barat, baik di Eropa atau Amerika menjadi fenomenal karena jumlahnya yang terus meningkat. Di beberapa negara Eropa, seperti Perancis dan Inggris, komunitas muslim menjadi warga terbesar kedua. Pertautan antar-budaya dan dialog antar-peradaban semakin tak terelakkan. Beragam cap buruk yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip demokrasi Barat menjadi tantangan bagi komunitas Islam di Barat untuk beradaptasi. Di sisi yang lain, pemahaman komunitas Eropa mengenai nilai-nilai Islam juga menjadi sangat penting. Tanpa sikap saling pengertian, proses integrasi akan sangat sulit diwujudkan. Kolom - Artikel Thu, 11 Sep 2008 23:47:19 +0100 http://www.lsaf.org/content/view/140/148/ Oleh Muhammad Jafar Salah satu implementasi taktik politik devide et impera (pecah belah) kolonial Belanda adalah dengan menebar asumsi pertentangan antara konsep hukum adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia, dengan konsep hukum Islam. Bahwa antar keduanya kontradiktif, karenanya tak dapat disinergikan. Pada tataran praktis, strategi ini memicu rivalitas antar kubu adat dan kubu Islam, bahkan konflik. Sebuah keuntungan besar bagi pihak Belanda, untuk stabilitas praktek kolonialisasinya dari kemungkinan di goyang oleh kesatuan kekuatan kubu adat dan kubu Islam. Kolom - Artikel Thu, 26 Jul 2007 13:52:40 +0100 http://www.lsaf.org/content/view/161/150/ Oleh Ihsan Ali-Fauzi Direktur Program Yayasan Paramadina, Jakarta Belakangan ini teori sekularisasi kembali ramai diperdebatkan. Sebagian pemain lama mengaku bahwa teori lama mereka salah, seperti Peter Berger, yang menyunting Desecularization of the World (1996). Yang lain, Steve Bruce misalnya, kukuh dengan pendapat lama. Yang lainnya lagi, seperti José Casanova, mengusulkan cara-cara baru dalam melihat sekularisasi. Tahun lalu (2006), Hedgehog Review mengeluarkan edisi bagus dengan tema “After Secularization,” tetapi isinya tidak menunjukkan bahwa kita sudah berada di wilayah “sesudah sekularisasi.” Buletin Kebebasan - Laporan Utama Wed, 05 Sep 2007 11:55:19 +0100 http://www.lsaf.org/content/view/173/150/ Oleh : Sabara Nuruddin al-Raniri Anggota Jaringan Islam Kampus (JARIK) Makassar Relasi antara etnik Dayak dan etnik Madura di tanah Borneo, tak dapat dipungkiri telah menjadi masalah kemanusiaan yang sangat fenomenal. Dalam perjalanan sejarah di antara keduanya, konflik berdarah sering kali muncul dan tenggelam. Dalam intrerval waktu 49 tahun (1950-1999), sedikitnya telah terjadi 15 kali benturan di antara keduanya. Banyak asumsi yang dikemukakan untuk mengomentari fenomena konflik yang tak pernah selesai ini. Setidaknya para pengamat menjelaskan bahwa akar konflik Dayak-Madura dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, politik, dan sosio-kultural (Giring, 2004). Buletin Kebebasan - Artikel Mon, 10 Sep 2007 11:31:35 +0100